Pondok Pesantren UII Yogyakarta

Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus; Membangun Peradilan Syariah Di Nanggroe Aceh Darussalam Cetak E-mail
Ditulis oleh Arif Lutviansori   
Friday, 22 May 2009
Indeks Artikel
Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus; Membangun Peradilan Syariah Di Nanggroe Aceh Darussalam
Halaman 2
Halaman 3
Halaman 4
Halaman 5
Halaman 6
Halaman 7
Halaman 8
Halaman 9
Halaman 10
Halaman 11
Halaman 12
 
Sedangkan Peradilan Umum sebagaimana yang diatur dalam UU. No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Jika mau dimintakan banding, maka dapat dimintakan kepada Pengadilan Tinggi masing-masing badan peradilan. Sementara jika mau mengajukan kasasi maka dapat dijukan kepada Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang:

a.       Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

b.      Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c.       Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.[40]

Kalau kita lihat dari wewenang Peradilan Agama maupun Peradilan Umum di atas, nampak bahwa Mahkamah Syari’ah memiliki wewenang yang meliputi dua lingkungan peradilan tersebut sekaligus dengan tingkatan yang sama pula. Mahkamah Syari’ah Kabupaten atau kota memiliki wewenang yang sama dengan pengadilan negeri. Sedangkan Mahkamah Syari’ah Provinsi memiliki wewenang yang sama dengan Pengadilan Tinggi. Sesuai dengan UU no. 4 tahun 2004, untuk peradilan tingkat kasasi tetap menjadi wewenang Mahkamah Agung karena semua badan peradilan berada di bawah mahkamah Agung.

Hingga saat ini baru ada empat qanun[41] yang disahkan, yaitu qonun nomor 11 tentang aturan Syariat Islam, qanun 12 tentang judi atau maisir, qonun 13 tentang khamar atau minuman keras, serta qanun 14 tentang khalwat, larangan berduaan di tempat sepi bagi yang bukan muhrimnya. Tentu aturan itu masih sangat kurang jika digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Disahkannya qonun tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Syari’ah merupakan Peradilan Khusus dalam lingkungan peradilan umum. Dengan kata lain Mahakmah Syari’ah selain memiliki wewenang dalam lingkungn Perdilan Agama, juga memiliki wewenang sebagaimana yang dimiliki oleh Peradilan Umum.

Kewengan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum itulah yang menjadi Kompetensi Absolut dari Mahkamah Syari’ah sebagai peradilan khusus yang diberlakukan sebagai implementasi dari otonomi khusus yang diberikan kepada NAD.

 


 
< Sebelumnya   Berikutnya >
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 

::KATA MUTIARA ::

''Sesungguhnya sebagian perkata itu ada yang lebih keras dari batu, lebih pahit daripada jadam, lebih panas daripada bara, dan lebih tajam dari pada tusukan.sesungguhnya hati adalah ladang, maka tanamlah ia dengan perkataan yang baik, karena jika tidak tumbuh semuanya niscaya akan tumbuh sebagian'' (Al Haditz)

"Seseorang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. dan seserang yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup"(Bediuzzamn Said Nur)

"Manusia yang paling lemah adalah ialah orang yang tidak mampu mencari teman. namun yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakanya" (Ali bin Abi Thalib)

"Berbahgialah siapa yang selalu ingat akan hari akhir, beramal untuk menghadapi hari penghitungan dan merasa puas dengan ala kadarnya. sementara ia ridha sepenuhnya dengan pemberian alloh"(Syadina Ali R.A)

Sebaik-baik manusia itu, adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia.